I made this widget at MyFlashFetish.com.

Rabu, 13 Juni 2012

Setiap Hari Lima Anak Jadi Korban Perang Setiap Hari Lima Anak Jadi Korban Perang


AFP PHOTO/ SHAH Marai
Ilustrasi: Bangkai mobil bom teronggok di depan Green Village, kompleks permukiman warga asing di Kabul, Afganistan, Rabu (2/5/2012).
KABUL, KOMPAS.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (13/6/2012) ini, di Kabul, Afganistan, menyatakan, 1.756 anak tewas atau terluka dalam perang Afganistan pada tahun 2011. Dengan jumlah itu, berarti setiap hari rata-rata lima anak tewas atau terluka.
Jumlah korban anak-anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 1.396 anak. Namun, jumlah korban yang dilaporkan hanya kurang dari 300 anak.
"Kematian anak sebagai korban perang adalah sebuah tragedi. Hal itu sangat tidak dapat dibenarkan dan diterima," kata Wakil Utusan Badan PBB untuk Anak-anak Unicef di Afganistan Vidhya Ganesh.
"Semua pihak yang terlibat perang harus berupaya agar anak-anak dilindungi dan hak-hak mereka dijamin," lanjutnya.
Pada Februari 2012, polisi Afganistan membebaskan 41 anak, beberapa masih berusia enam tahun. Mereka diselundupkan ke Pakistan untuk dilatih sebagai pelaku bom bunuh diri.
Awal bulan ini, otoritas Afganistan memberitahukan telah menangkap dua anak usia 10 tahun. Anak-anak itu diduga sebagai pelaku bom bunuh diri yang berencana menyerang pasukan Afganistan dan NATO.
Selama perang, ribuan anak di Afganistan berada dalam kemiskinan, berkeliaran dan bekerja di jalanan, serta menjadi korban pelecehan seksual.
Sumber: Kompas.com


»» READMORE...




Sabtu, 09 Juni 2012

Dewi Aryani Tak Malu Pakai Pin DPR


Hindra Liu | Kistyarini | Sabtu, 9 Juni 2012 | 12:20 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONISuasana rapat paripurna di DPR di Gedung DPR, Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak malu mengenakan pin lambang DPR kendati DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup.
Ketika bertugas di luar Kompleks Parlemen, Dewi mengaku tetap percaya diri mengenakan lambang anggota DPR tersebut. "Ketika di luar, ada yang tanya, apakah saya anggota DPR? Saya jawab, iya, saya anggota DPR," kata Dewi pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (9/6/2012).
Ketika orang tersebut mencibir DPR sebagai lembaga yang dipersepsikan paling korup, Dewi hanya menjawab ringan. "Iya benar, tetapi tidak semua korupsi," katanya.
Sementara itu, pengamat parlemen Sebastian Salang mengatakan, masih ada anggota-anggota DPR yang baik dan memiliki idealisme. Mereka adalah orang-orang sederhana yang memiliki niat bekerja untuk rakyat.
Sayangnya, tak banyak orang baik tersebut yang memiliki pengaruh di partai politik. Menurutnya, partai politik kerap memberikan kewenangan yang lebih besar kepada anggota DPR yang memberikan setoran yang banyak.
"Mereka tidak bisa apa-apa karena sistem yang ada membuat mereka tidak berdaya," ungkapnya.
Ditambahkan, anggota DPR yang baik hingga saat ini belum menjadi kekuatan yang signifikan untuk mendorong reformasi di Parlemen dan partai politik.
Baru-baru ini, hasil survei persepsi Soegeng Sarjadi Syndicate menunjukkan, 47 persen dari responden atau sekitar 1.030 orang memersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup. Survei ini digelar pada 14-24 Mei 2012. Kantor Pajak berada di urutan kedua, sedangkan Polri ada di posisi ketiga.
Sumber: Kompas.com


»» READMORE...




Sering Hujan, Sampah di Pintu Air Manggarai Menggunung


JAKARTA, KOMPAS.com — Sampah merupakan salah satu masalah utama yang perlu menjadi perhatian serius masyarakat Jakarta, khususnya sampah yang mengotori aliran sungai. Tidak banyak yang tahu, jika hujan deras mengguyur Jakarta, volume sampah yang terbawa arus sungai dan tertahan di pintu air Manggarai meningkat.
Gunungan sampah itu harus rutin diangkat. Jika tidak, maka aliran air dipastikan akan meluap dan menyebabkan banjir. "Kalau enggak diangkat membahayakan, bisa banjir. Kalau normalnya sehari dua kali (sampah-sampah itu diangkut), tapi karena sering hujan sekarang ini saya dua hari dua malam baru mau istirahat. Jadi dikerukin terus setiap hari, ada terus, datang lagi-datang lagi," kata Agus, petugas pengangkut sampah di Pintu Air Manggarai yang ditemui Kompas.com, Sabtu (9/6/2012).
Menurut pria yang sudah bekerja tiga tahun sebagai operator alat berat itu, akibat seringnya hujan akhir-akhir ini, sepanjang Jumat (8/6/2012), ada 20 truk yang datang mengangkut sampah. Padahal, kata dia, saat normal, pengangkutan sampah hanya membutuhkan tiga atau empat truk sehari. Menurutnya, sampah-sampah yang hanyut di Sungai Ciliwung dan menumpuk di Pintu Air Manggarai itu merupakan kiriman dari wilayah Bogor dan Depok.
Pantauan Kompas.com di Pintu Air Manggarai, Sabtu, aneka sampah mulai kembali menumpuk di sana. Ada berbagai barang dari plastik, gabus, kayu-kayu dari ukuran kecil hingga ukuran besar, dan sampah lainnya. Sampah itu diangkat dari pintu air menggunakan alat berat. Sampah-sampah itu nantinya dimuat ke truk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang.
Sumber: Kompas.com


»» READMORE...




Kritik Australia, Menlu Dapat Acungan Jempol


Hindra Liu | Kistyarini | Sabtu, 9 Juni 2012 | 13:04 WIB

Four CornersKapten Emad ditemukan oleh ABC, ternyata bekerja di Canberra.
JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang secara terbuka menyatakan kecewa dengan kebijakan Australia yang memberikan suaka kepada Kapten Emad mendapatkan pujian. Kapten Emad diduga merupakan otak di balik tindak pidana penyelundupan manusia.
Guru Besar FH Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, sikap Marty patut diapresiasi dan diacungi jempol. "Dalam dunia diplomasi, pernyataan Menlu Marty merupakan tamparan bagi Pemerintah Australia dan karenanya patut mengubah kebijakannya," kata Hikmahanto, Sabtu (9/6/2012).
Marty juga mengatakan, kebijakan tersebut sulit diterima bangsa Indonesia. Terlebih, Pemerintah Australia menghukum orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia.
Menurut Hikmahanto, Marty telah mengedepankan kepentingan warga Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah negara lain. Ketegasan Marty diharapkan berdampak pada pemahaman Pemerintah Australia bahwa Indonesia bukanlah negara yang mudah diatur dan ditekan oleh Australia. Indonesia patut diperlakukan oleh Pemerintah Australia sejajar dengan negara besar, seperti China dan Amerika Serikat.
"Sikap Menlu Marty seharusnya menjadi contoh bagi para menteri lain ketika berhubungan dengan Australia. Mereka sepatutnya mengedepankan kepentingan warga dan bangsa Indonesia mengingat warga Indonesia adalah konstituen mereka," kata Hikmahanto.
Berita terakhir menyebutkan, Polisi Federal Australia (AFP) menyatakan, Kapten Emad sudah meninggalkan Australia kendati telah menjadi fokus penyelidikan polisi sejak lama.
Sumber: Kompas.com


»» READMORE...




Inilah Rumah Keluarga TH di Surabaya


Idha Saraswati W Sejati | Marcus Suprihadi | Sabtu, 9 Juni 2012 | 16:38 WIB

KOMPAS/IDHA SARASWATIInilah rumah keluarga Tommy Hindratno di Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.
SURABAYA, KOMPAS.com — Rumah keluarga Tommy Hindratno (TH) di Jalan Lempung Baru Nomor 5-7 Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, tertutup rapat. Sejumlah wartawan yang mendatangi rumah pejabat Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/6) lalu itu hanya bisa mengamati rumah dari pintu gerbang.
Di dalam salah satu rumah, tampak seorang lelaki mengenakan kemeja putih. Namun, ia tidak bersedia membukakan pintu bagi wartawan yang mengetuk pintu gerbang.
Seorang pengantar surat dari kantor pos juga harus menunggu lama untuk mengantarkan surat ke penghuni rumah. Sejumlah tetangga mengakui bahwa rumah itu memang ditinggali Tommy dan orangtuanya. Namun, mereka enggan memberikan keterangan lebih jauh.
Rumah keluarga Tommy yang berdiri di atas lahan tak kurang dari 25 meter x 15 meter itu dikelilingi pagar setinggi dua meter dengan gerbang yang digembok. Di lahan itu ada tiga rumah. Rumah bertingkat di bagian samping halaman tampak lebih mewah dibandingkan dua rumah lainnya.
Di halaman rumah tersebut tampak sebuah gazebo yang dinaungi sejumlah pohon. Di sudut halaman lainnya tampak sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna biru muda, dan dua truk yang diparkir bersebelahan.
Seperti diberitakan, Tommy ditangkap setelah makan siang di Warung Padang, Jalan Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu.
Bersama seorang kerabatnya, ia diduga menerima uang di atas Rp 200 juta. Mereka langsung dibawa ke kantor KPK.
Sumber: Kompas.com


»» READMORE...




Pendekatan Keamanan Tak Selesaikan Masalah Papua


| Heru Margianto | Sabtu, 9 Juni 2012 | 19:43 WIB

KOMPAS/PRIYOMBODOMahfudz Siddiq.
JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, berpandangan, pendekatan keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan sejumlah persoalan ataupun konflik yang tengah melanda provinsi paling timur Indonesia itu.
  
"Yah, menurut kami, penyelesaian dengan pendekatakan keamanan itu tidak akan pernah menuntaskan persoalan," kata Mahfud di sela-sela kunjungan kerja rombongan Komisi I DPR RI ke Jayapura, Papua, Sabtu (9/6/2012).
  
Ia menyampaikan, berbagai masukan yang diperoleh Komisi I dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Papua menegaskan harapan yang besar dari masyarakat agar penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dilakukan dengan dialog. Rombongan Komisi I bertemu dengan tokoh agama, perempuan dan LSM di daerah DOK IX Distrik Jayapura Utara, Jumat (8/6/2012) sore kemarin. "Mereka (tokoh agama, adat, LSM dan lain-lain) inginkan penyelesaian politik secara menyeluruh dengan dialog," katanya.

Delegasi Komisi I juga bertemu dengan insan pers di Papua. "Media ingin diberikan kebebasan untuk meliput. Inti permasalahan yang terjadi di Papua jangan ditutupi, tetapi cepat diselesaikan oleh pemerintah," lanjut Mahfudz.
  
Ia mengatakan, di akhir kunjungan rombongan DPR RI selama tiga hari di Kota Jayapura, pihaknya akan segera mendiskusikan, merumuskan, dan menyusun langkah-langkah komunikasi lanjutan dengan pemerintah pusat agar ada suatu penyelesaian untuk Papua.
  
Komisi I DPR RI mengagendakan kunjungan kerja ke Papua untuk merespons dinamika sosial dan keamanan di provinsi itu yang semakin mengkhawatirkan. Rombongan Komisi I antara lain Mahfudz Siddiq, Roy Suryo, Yoris Raweyai, Salim Mengga, Meutya Hafid, Tritamtomo, dan sejumlah staf sekretariat.
 
Sumber :
ANT


»» READMORE...




Kompas.com


Teror Menyebar, Presiden Diminta Tegas
 
| Tri Wahono | Sabtu, 9 Juni 2012 | 07:51 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAYAPURA, KOMPAS.com - Aksi kekerasan bersenjata di Papua makin menyebar. Saat situasi keamanan Kota Jayapura dan Wamena belum sepenuhnya pulih, terjadi lagi penembakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (7/6/2012) pukul 01.00.

Kejadian di bagian utara Provinsi Papua ini menunjukkan makin menyebarnya lokasi penembakan dalam tiga tahun terakhir. Selama ini kekerasan bersenjata kerap terjadi di Jayapura, Timika, dan sejumlah wilayah pegunungan tengah, seperti Wamena, Mulia, dan Paniai.

Menyikapi hal itu, kalangan DPR di Jakarta, Jumat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius dan tegas menangani Papua. Anggota Komisi II DPR, Agustina Basik, menilai, pemerintah sudah tidak memiliki wibawa di Papua. ”Saya meragukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua,” kata Agustina yang juga anggota Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia.

Paskalis Kossay, anggota Komisi III DPR yang juga koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, menambahkan, dalam sebulan terakhir, sudah 15 orang meninggal karena ditembak di Papua.

”Jika Kepala Kepolisian Daerah Papua, Pangdam Cendrawasih, atau pejabat Badan Intelijen Negara tidak mampu mengendalikan keamanan di Papua, mereka perlu diganti,” katanya.

Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo, menilai, masalah di Papua sangat kompleks dan aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik.

Peristiwa di Yapen terjadi pada Kamis dini hari. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Ajun Komisaris Besar Yohanes Nugroho Wicaksono mengungkapkan, korban penembakan adalah Brigadir La Edi, anggota Polsek Angkaisera. Ia ditembak orang tak dikenal saat tugas piket malam bersama lima rekannya. Sebutir peluru mengenai pinggang kirinya. Kini, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Biak.

Belum dipastikan keterkaitan penembakan itu dengan penggerebekan tempat yang diduga markas dan lokasi latihan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Angkaisera, pekan lalu, oleh aparat TNI/Polri.

Situasi Wamena
Situasi kota Wamena pascakonflik antara warga dan anggota Batalyon 756, kemarin, berangsur membaik. Pegiat HAM Wamena, Theo Hasegem, mengatakan, Bupati Jayawijaya W Wetipo bersama Kepala Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Besar Alvian telah bertemu dengan tokoh masyarakat. Mereka sepakat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rasa aman di Wamena.

Ada delapan butir kesepakatan, di antaranya setiap kelompok diminta tidak saling memprovokasi dan pelaku penikaman yang menewaskan anggota Batalyon 756, Pratu Ahmad Ruslan, dan seorang warga Wamena, Eli Yoman, diusut melalui jalur hukum. Pemerintah setempat juga memberikan santunan kepada korban dan memperbaiki rumah warga yang rusak dalam konflik.

Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih Kolonel Ali H Bogra mengatakan, saat ini situasi Wamena membaik. Menurut dia, anggota TNI tidak membakar rumah warga. ”Itu tidak mungkin, kami adalah prajurit,” tuturnya. Ia menegaskan, anggota Batalyon 756 memang turun ke Wamena untuk menanyakan kepada warga apa yang menyebabkan rekan mereka ditikam. Namun, mereka segera kembali ke markas setelah diminta atasan mereka.

Polda Papua, Kamis, menahan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni. Buchtar Tabuni diduga bertanggung jawab atas beberapa peristiwa kekerasan di Jayapura. Penangkapan itu memicu aksi unjuk rasa pendukung Buchtar di DPR Papua.

Namun, situasi Kota Jayapura secara umum mulai kondusif pasca-tewasnya Teyu Tabuni (20), warga Dok V Jayapura.

Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono saat dihubungi di Jayapura, Jumat, mengatakan, pembangunan Papua dan Papua Barat memerlukan stabilitas. Ia berharap polisi mampu mengamankan Papua.

Di Jakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Antie Solaiman dari Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia menegaskan, dialog menjadi jalan yang efektif untuk menyelesaikan kasus Papua karena dalam dialog, masyarakat Papua bisa bebas menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini diakui tidak mudah karena butuh pemahaman tentang kultur dan kapasitas masyarakat Papua.(RWN/JOS/ONG/EDN/NWO/NAR)
Sumber :
Kompas Cetak


»» READMORE...